Apakah Masyarakat Kita Sebrengsek Itu?
Ada seseorang di internet (sosial media) yang mengeluh, kenapa fasilitas di kamar mandi rest area sangat buruk. Dalam hal ini, ia mengeluhkan bentukan gayung di toilet rest area yang kondisinya benar-benar memprihatinkan. Ada bagian yang bolong sehingga ketika dipakai untuk menciduk air, pastinya isinya akan langsung tumpah-tumpah. Jadi untuk menggunakannya, benar-benar harus cepat karena air pasti akan keburu habis.
Langsung saja utasnya mendapat respons dari warga net lainnya. Ada yang menjawab lucu-lucu-an, ada yang menjawab secara serius. Yang menjawab serius menjelaskan bahwa hal ini memang disengaja sebab di rest area gayung sering sekali hilang karena biasanya dipinjam pengunjung lain untuk mengisi radiator mobil. Setelah menciduk air dan dibawa ke parkiran, si peminjam tidak mengembalikan lagi gayungnya ke tempat semula.
Bukan soal air yang mati atau soal toiletnya yang kotor. Yang menarik justru soal gayungnya. Ini adalah keadaan di mana fasilitas umum harus "dikorbankan" agar tidak disalahgunakan. Jawaban ini menurut saya masuk akal, terlepas dari benar atau tidaknya. Akhirnya, saya akan mencoba mengaitkannya dengan judul tulisan ini; Apakah masyarakat kita memang sebrengsek itu?
Atas dasar itu, kita dihukum dengan tidak bisa menikmati fasilitas dan kondisi yang baik karena memang lingkaran di sekitar kita tidak siap untuk menerima kondisi hidup layak yang penuh kebaikan. Apakah menjadi WNI adalah kutukan. Kita sering mengeluh mengapa fasilitas publik di Indonesia kualitasnya rendah. Mengapa pulpen di tempat pelayanan publik harus diikat. Mengapa masjid di malam hari harus digembok pagarnya.
Jawabannya bukan karena pengelolanya tidak peduli, melainkan terlalu banyak pengalaman buruk yang membuat pengelola kehilangan kepercayaan kepada penggunanya. Yang dirugikan bukan hanya orang yang menyalahgunakan fasilitas, tetapi semua orang. Kita menerima fasilitas yang lebih buruk, aturan yang lebih ketat, dan kenyamanan yang lebih rendah, hanya karena ada sebagian kecil orang yang tidak bisa menjaga apa yang seharusnya menjadi milik bersama.
Pengelola hanya sedang beradaptasi dengan kebiasaan penggunanya. Gayung bolong ini tentunya menjadi pengingat bahwa kualitas fasilitas publik sering kali mencerminkan kondisi tanggung jawab publik masyarakatnya. Nah, sekarang analogi ini kita perluas lagi ke level negara. Indonesia terpuruk bukan hanya kesalahan dari level manajerial, tapi lingkaran setan yang mengonstruksi masyarakat agar tetap bodoh dan berperilaku bar-bar.
Saya tahu ini terkesan melompat jauh. Tapi fenomena ini tidak hanya terjadi di toilet rest area, namun hampir terdapat di semua ruang publik. Ketika masyarakat tidak bisa dipercaya, maka aturan akan semakin ketat. Ketika aturan semakin ketat, biaya pengawasan meningkat. Ketika biaya pengawasan meningkat, pelayanan menjadi lebih mahal dan lebih rumit. Yang mendapat beban dari biaya-biaya mahal tadi adalah WNI.
Bukan soal air yang mati atau soal toiletnya yang kotor. Yang menarik justru soal gayungnya. Ini adalah keadaan di mana fasilitas umum harus "dikorbankan" agar tidak disalahgunakan. Jawaban ini menurut saya masuk akal, terlepas dari benar atau tidaknya. Akhirnya, saya akan mencoba mengaitkannya dengan judul tulisan ini; Apakah masyarakat kita memang sebrengsek itu?
Atas dasar itu, kita dihukum dengan tidak bisa menikmati fasilitas dan kondisi yang baik karena memang lingkaran di sekitar kita tidak siap untuk menerima kondisi hidup layak yang penuh kebaikan. Apakah menjadi WNI adalah kutukan. Kita sering mengeluh mengapa fasilitas publik di Indonesia kualitasnya rendah. Mengapa pulpen di tempat pelayanan publik harus diikat. Mengapa masjid di malam hari harus digembok pagarnya.
Jawabannya bukan karena pengelolanya tidak peduli, melainkan terlalu banyak pengalaman buruk yang membuat pengelola kehilangan kepercayaan kepada penggunanya. Yang dirugikan bukan hanya orang yang menyalahgunakan fasilitas, tetapi semua orang. Kita menerima fasilitas yang lebih buruk, aturan yang lebih ketat, dan kenyamanan yang lebih rendah, hanya karena ada sebagian kecil orang yang tidak bisa menjaga apa yang seharusnya menjadi milik bersama.
Pengelola hanya sedang beradaptasi dengan kebiasaan penggunanya. Gayung bolong ini tentunya menjadi pengingat bahwa kualitas fasilitas publik sering kali mencerminkan kondisi tanggung jawab publik masyarakatnya. Nah, sekarang analogi ini kita perluas lagi ke level negara. Indonesia terpuruk bukan hanya kesalahan dari level manajerial, tapi lingkaran setan yang mengonstruksi masyarakat agar tetap bodoh dan berperilaku bar-bar.
Saya tahu ini terkesan melompat jauh. Tapi fenomena ini tidak hanya terjadi di toilet rest area, namun hampir terdapat di semua ruang publik. Ketika masyarakat tidak bisa dipercaya, maka aturan akan semakin ketat. Ketika aturan semakin ketat, biaya pengawasan meningkat. Ketika biaya pengawasan meningkat, pelayanan menjadi lebih mahal dan lebih rumit. Yang mendapat beban dari biaya-biaya mahal tadi adalah WNI.
Comments
Post a Comment